Peraturan Permohonan Perizinan

Peraturan Permohonan Perizinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Pelayanan Terpadu Satu Atap. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi Pelayanan Terpadu Satu Atap. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan perijinan dan Non Perijinan Secara Elektronik di Kota Surabaya. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan dan Perundangan terkait masing-masing ijin yang masih berlaku.

Latar Belakang

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Visi

Melaksanakan Pelayanan Prima dengan Cerdas Bagi Publik

Misi

  1. Melaksanakan tertib adminis-trasi.
  2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.
  3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis Informasi Teknologi.
  4. Meningkatkan kualitas serta kemampuan problem solving Petugas Pelayanan Perizinan dalam memberikan pelayanan.

Maksud

  1. Terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
  2. Terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan;
  3. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan;

Tujuan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang di selenggarakan Pemerintah Daerah dan legalitas usaha.

Jenis Pelayanan Perizinan

  • Izin pelayanan jasa medik veteriner;
  • Izin dokter hewan praktik;
  • Izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan;
  • Izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing;
  • Izin Penjualan Daging Unggas;
  • Surat Persetujuan Pemakaian Stand Sentra Ikan Hias;

Jenis Pelayanan Non Perizinan

  • Rekomendasi Tempat Penjualan Daging Unggas;
  • Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS);
  • Rekomendasi Instalasi Karantina Tanaman (IKT);
  • Rekomendasi Tempat Penjualan Bahan Asal Pertanian Tanaman Pangan;
  • Tanda Daftar Produsen Benih;
  • Rekomendasi Tempat Pengelolahan Hasil Perikanan;

Alur Perizinan