Baca Berita
GRATIS Berikan Pas Kecil Perahu - Kapal Untuk Keamanan dan Kelayakan

Sebagai bentuk tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM 002/97/20/DK-18 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Gerai Pelayanan Terpadu Pengukuran Ulang Kapal, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, bersama dengan Syahbandar Tanjung Perak dan Ditpolairud Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan pengukuran kapal nelayan dan penertiban pas kecil pada hari ini (21/01/19).

Surat tanda kebangsaan kapal atau pas kecil, lanjut Eko, adalah surat kapal yang memberi hak atau legalitas pada kapal untuk mendapatkan izin mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, termasuk kapal penangkap ikan dengan tonase berat kotor kurang dari GT 7.

Surat tanda kebangsaaan kapal atau pas kecil adalah untuk kapal penangkap ikan, kapal angkutan penyeberangan, kapal wisata, kapal bebek wisata, kapal pemerintahan, serta kapal-kapal lain yang dipergunakan di sungai, laut dan di perairan daratan dengan ukuran kurang dari GT 7 dengan pengajuan surat permohonan, serta dilengkapi dengan surat keterangan yang menandakan kepemilikan kapal dan peruntukan kapal, fotocopy KTP , dan surat keterangan terkait data ukuran kapal, serta tonase kapal yang diterbitkan oleh syahbandar setempat.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pembinaan dan peningkatan keamanan angkutan perairan, serta sebagai tolak ukur kelaikan angkutan air yang terdiri dari kapal-kapal nelayan, armada pemerintahan, perahu wisata, dan angkutan air lainnya, semuanya akan dicek dari sisi keamanan dan ukurannya. Sementara untuk penerbitan pas kecil untuk para nelayan ini, tidak dipungut biaya alias gratis.

Kegiatan yang digelar di Ekowisata Mangrove Gunung Anyar ini diawali dengan kegiatan sosialisasi mitigasi bencana yang disampaikan oleh perwakilan Dinas terkait Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas). Menurut Ketua Pembina Asosiasi Industri Boat Yard Ali Yusa mengatakan, ide itu muncul tahun lalu. Dalam rapat kegiatan keselamatan pelayaran diketahui bahwa hampir seluruh kapal kecil di Surabaya tidak memiliki dokumen. Artinya, tidak ada pemantauan kelaikan selama ini. (Jawa Pos, 21/1)

Ia menambahkan ada sekitar 1400 unit lebih kapal yang ada di Surabaya, bukan hanya kapal nelayan, akan tetapi armada milik pemerintah, serta perahu wisatapun juga.

Sementara itu kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017. KEgiatan ini dilaksanakan di 8 titik yang tersebar di seluruh Kota Surabaya, diperkirakan kegiatan ini bakal dilaksanakan hingga akhir bulan ini.

Dokumentasi : Jhn /Subbid Perikanan/2019

Posted By admin | 21 januari 2019
Tags : Publik